Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah Janji Berikan Fasilitas pada Disabilitas Saat Mencoblos

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan akan memperbaiki data-data pemilih disabilitas pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Ia menyebut, pada putaran pertama Pilkada Ibu Kota 15 Februari, data pemilih disabilitas ada sekitar 5.000.

"Nanti putaran kedua kita rapikan data, kan data disabilitas ini sudah kita punyai, di Jakarta 5.000 lebih. Lalu dengan data yang baru nanti, yang belum diketahui fix-nya (totalnya)," ucap Ferry di Kantor KPU RI Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

Dia menjelaskan, data pemilih disabilitas ini baru dapat dipastikan jumlahnya setelah 27 Februari mendatang. Tak hanya itu, Ferry juga memastikan data tersebut juga bersamaan dengan jumlah penyandang tunadaksa, tunanetra, tunarungu atau wicara, dan tunagrahita.

"Di data kita sudah berapa (penyandang disabilitas), cuma kan real-nya yang datang kemarin bertambah atau berkurang, kan baru nanti bisa dipastikan. Kalau di DKI real-nya setelah tanggal 27," ucap dia.

Ferry mengaku hingga saat ini belum maksimal memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, belum bisa diketahui apa saja perbaikan yang akan dilakukan. Sejauh ini, kata dia, pada putaran pertama lalu, hanya penggunaan huruf braille saja untuk penyandang tunanetra.

Kami belum optimal untuk bantuan ke arah penyandang disabilitas yang spesifik. Kita baru mengelola aksesibilitas TPS, terus terkait braille template yang membantu tunanetra," ujar dia.

Ferry pun memberikan contoh bentuk perbaikan yang akan dilakukan agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi ramah untuk penyandang disabilitas.

"Misal di satu TPS ada tunadaksa. Yang pakai kursi roda misal 10 orang, berarti nanti TPS harus aksesibel untuk datang, masuk, mencoblos harus mudah, dan lain-lain. Itu yang akan kita upayakan," tutur dia.

Pihak Imigrasi Menon-Aktifkan 10 Pejabatnya Terkait Operasi di Bogor

Direktorat Imigrasi membantah adanya kabar yang menyebut ada 69 pejabat di jajarannya yang dicopot karena pemerasan.

"Pertama, tidak ada pencopotan 69 pejabat Imigrasi. Tidak ada yang melakukan pemerasan. Yang ada yaitu pemeriksaan terhadap 10 orang pejabat Imigrasi. Mereka ini diperiksa Inspektorat Kemenkum HAM sejak Jumat kemarin," kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno

Pemeriksaan adalah bentuk tindaklanjut adanya aduan dari terkait operasi pengawasan orang asing di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor.

"Apa isi komplain, siapa pejabat yang diperiksa, itu ada di Inspektorat. Wewenangnya di sana (Inspektorat)," kata Agung.

Sepuluh pejabat tersebut kini sudah berstatus nonaktif dari jabatannya. Ini dilakukan agar memudahkan tim inspektorat memeriksa mereka.

"Dinon-aktifkan sementara," kata Agung.

Adapun operasi yang dimaksud itu digelar Rabu 22 Februari 2017. Tim dari Ditjen Imigrasi tidak menyasar pada warga negara asing tertentu. Namun mayoritas mereka yang terjaring adalah warga negara dari Timur Tengah.

PDIP Sebut Rumah Megawati Pernah Diinteli Oleh Orang!!!

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan pengamanan terhadap dirinya sebagai mantan presiden yang dinilai longgar. Alhasil, rumah pribadinya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan menjadi sasaran aksi demonstrasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut sebagai pemimpin atau publik figur seharusnya SBY bisa memahami risiko yang dihadapinya ketika harus mendapat kritikan dari masyarakat.

"Ketika kita masuk dalam posisi sebagai pemimpin atau publik figur ya disitu demo adalah bagian dari risiko yang harus dihadapi ketika masyarakat tidak puas dengan apa yang kita lakukan," jelas Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Andreas menuturkan seorang pemimpin yang menjadi sasaran aksi demonstrasi merupakan hal yang tak perlu dinilai menjadi hal yang luar biasa. Bahkan Andreas menganggap keluhan dan ketakutan SBY sangat berlebihan kala rumahnya menjadi sasaran pendemo.

Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut rumah Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan pernah dimasuki seseorang tak dikenal.